Padang - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterimanya dari Jaringan Pemred Sumatera Barat (JPS). Penghargaan tersebut dinilai sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan kepedulian dalam aksi “Bakti untuk Negeri”, khususnya saat merespons bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat.

Kepada wartawan pada Minggu (5/4/2026), Zigo mengatakan penghargaan itu bukan sekadar simbol apresiasi, tetapi juga menjadi amanah moral untuk terus bekerja dan hadir bagi masyarakat.

“Beberapa hari yang lalu, saya menerima penghargaan dari Jaringan Pemred Sumatera Barat. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kepedulian dalam ‘Bakti untuk Negeri’, khususnya dalam merespons bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat,” ujar Zigo.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap langkah, kebijakan, dan upaya yang dilakukan harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam kondisi darurat bencana.

“Sebagai wakil rakyat, penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi pengingat bagi kami untuk terus memastikan setiap langkah dan upaya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih dalam situasi bencana, kehadiran negara dan kepedulian semua pihak menjadi sangat penting,” katanya.

Zigo menegaskan bahwa penanganan bencana membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, hingga masyarakat. Menurutnya, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh bencana.

Sementara itu, Ketua Jaringan Pemred Sumatera Barat, Adrian Tuswandi, mengatakan penghargaan yang diberikan kepada Zigo Rolanda merupakan bentuk apresiasi atas kepedulian dan kontribusinya terhadap masyarakat Sumatera Barat, terutama dalam situasi kebencanaan.

“Penghargaan ini kami berikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki komitmen nyata untuk masyarakat. Pak Zigo Rolanda menunjukkan kepedulian yang konsisten, khususnya dalam merespons berbagai persoalan masyarakat, termasuk saat terjadi bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat,” ujar Adrian.

Ia menambahkan, penghargaan Medal of Honor “Bakti untuk Negeri” merupakan bentuk penghormatan JPS kepada tokoh dan lembaga yang hadir serta berkontribusi nyata bagi daerah.

Adrian yang didampingi Sekretaris JPS, Gilang Gardhiolla Gusvero, menegaskan bahwa penghargaan tersebut juga menjadi simbol dukungan moral agar para tokoh penerima terus menjaga komitmen pengabdian kepada masyarakat.

“Kami berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi para penerima untuk terus hadir bersama masyarakat dan memberikan kontribusi terbaik bagi Sumatera Barat,” kata Adrian.

Lebih lanjut, Zigo menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan JPS. Ia menyebut penghargaan tersebut akan menjadi penyemangat untuk terus bekerja lebih maksimal demi kepentingan masyarakat Sumatera Barat.

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ini akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus bekerja, hadir, dan berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat Sumatera Barat,” tutupnya. (***)

  

Jakarta, – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, menghadiri acara Halal Bihalal Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Kehadiran Zigo dalam agenda tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan antar kader muda Partai Golkar.

Menurut Zigo, kegiatan tersebut memiliki makna penting dalam menjaga komunikasi dan memperkuat soliditas internal organisasi, khususnya di kalangan generasi muda partai.

“Pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat komunikasi dan solidaritas internal, khususnya peran generasi muda dalam Partai Golkar,” ujar Zigo.

Ia menegaskan, AMPG memiliki posisi strategis dalam menjaga semangat perjuangan partai serta memastikan arah kebijakan dan konsolidasi organisasi tetap berjalan dengan baik ke depan.

“AMPG memiliki peran strategis dalam menjaga semangat dan arah perjuangan partai ke depan,” katanya.

Politikus muda asal Sumatera Barat itu berharap kebersamaan yang terjalin dalam momentum Halal Bihalal dapat terus terjaga dan semakin memperkuat konsolidasi Partai Golkar di seluruh tingkatan.

“Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan semakin memperkuat konsolidasi, sehingga Partai Golkar tetap solid dan konsisten hadir memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Diketahui, Zigo Rolanda saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Sumatera Barat I dan bertugas di Komisi V DPR RI. (***)

   

Padang - Pemerintah terus mengupayakan kemudahan konektivitas di dalam kabupaten maupun antara Kabupaten Solok Selatan dengan daerah lain. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau hingga ke daerah.

Upaya ini diwujudkan ditandai dengan peresmian rute baru Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) DAMRI yang menghubungkan Kawasan Seribu Rumah Gadang (SRG)-Alahan Panjang di Kabupaten Solok. Diresmikan langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda di RTH Solok Selatan di Muara Labuh, pada Selasa (24/02/2026)

Rute baru SRG–Alahan Panjang ini memberikan alternatif transportasi yang lebih hemat biaya dan terjadwal, sehingga seluruh lapisan masyarakat, pelajar, pedagang, pelancong kini memiliki akses yang lebih mudah untuk kedua wilayah ini.

Menurut Zigo, kawasan SRG merupakan salah satu destinasi wisata unggulan pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Dengan terbukanya rute ini, juga akan mempermudah pengunjung untuk mengakses objek wisata di daerah yang dikenal dengan julukan Sarantau Sasurambi ini.

"Adanya transportasi perintis bisa membantu masyarakat Solok Selatan, maupun masyarakat yang ingin masuk ke Solok Selatan," kata Zigo.

Selain Rute KSPN sebelumnya yaitu Bandara Internasional Minangkabau-SRG, rute baru Alahan Panjang-SRG menjadi penyokong berwisata. Karena Alahan Panjang adalah tujuan utama orang berwisata saat ini.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi menyampaikan terimakasih langsung kepada Anggota DPR RI Zigo Rolanda, atas aspirasi dan fasilitasinya dalam mendorong pembukaan rute KSPN di Solok Selatan ini.

"Trayek ini sangat strategis, menghubungi sentra ekonomi, yang sangat dibutuhkan masyarakat kita. Apresiasi dan terimakasih, kebanggaan telah mengusulkan trayek DAMRI ini," kata Yulian.

Sementara Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Barat, Deddy Gusman menyebutkan ada dua layanan angkutan oleh Perum DAMRI, yaitu perintis dan KSPN.

"Komitmen kami Kementerian Perhubungan untuk melayani masyarakat Solok Selatan untuk mendapatkan layanan transportasi murah, bersih dan terjangkau," jelasnya. (Kampai)

  

Jakarta, – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan realisasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025 sebesar 96,12 persen harus sejalan dengan kualitas fisik pekerjaan di lapangan serta tepat sasaran.

Penegasan itu ia sampaikan dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 bersama Menteri PKP pada Selasa (10/2/2026).

Zigo menyatakan capaian serapan anggaran yang tinggi tidak boleh hanya berhenti pada angka administratif. Menurutnya, kualitas bangunan dan manfaat program bagi masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.

“Realisasi anggaran 96,12 persen harus benar-benar sejalan dengan kualitas fisik di lapangan dan ketepatan sasaran program,” tegas Zigo dalam rapat tersebut.

Ia menekankan Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap program perumahan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

Memasuki Tahun Anggaran 2026, Zigo memastikan Komisi V DPR RI akan mengawal peningkatan anggaran Kementerian PKP menjadi Rp10,89 triliun.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung target 400.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Menurut Zigo, lonjakan target itu membutuhkan dukungan sistem yang kuat dan koordinasi lintas sektor. Ia tidak ingin program BSPS terhambat persoalan birokrasi maupun kendala lahan.

“Kami akan terus mengawal agar target 400.000 unit BSPS dapat terlaksana tanpa hambatan birokrasi maupun kendala lahan,” ujarnya.

Selain pengawasan anggaran, Zigo juga mendesak percepatan pembangunan hunian bagi korban bencana. Ia meminta Kementerian PKP segera menyelesaikan berbagai persoalan status lahan pada aset-aset mangkrak.

Menurutnya, penyelesaian lahan menjadi kunci agar pembangunan tidak berlarut-larut.

Zigo menegaskan setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

“Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Melalui pengawasan ketat Komisi V DPR RI, Zigo berharap program perumahan nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia. (***)

 

Jakarta,---Komisi V DPR RI  memperjuangkan kelanjutan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah, termasuk di Sumbar, terkenal dengan Inpres Jalan Daerah (IJD).

Program IJD melalui Kementerian Pekerjaan Umum kata Anggota Komisi V DPR RI adalah bentuk komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan. 

"Allhamdulillah program Komisi V dengan Mitra Kerja telah menjadi Program IJD tahap I diumumkan pada 27 Agustus,"ujar Zigo Jumat 12/9-2025.

Hebat lagi kata Zigo, di  IJD Tahap I ini, untuk Provinsi Sumatera Barat terdapat 5 (lima) program, yaitu:

1. Ruas Jalan Simpang III Siluat – Silaut  III di kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.827.764.000,-

2. Ruas Jalan Taratak Galundi – Alahan Panjang di Kabupaten Solok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.519.918.000,-

3. Ruas Jalan Sungai Sungkai – Log Batu Sandi atau batas dharmasraya di Kabupaten Solok Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan dilanjutkan tahun 2026 dengan skema multi-year contract (MYC) dengan anggaran sebesar Rp. 48.259.600.000,-. Sehingga total anggaran untuk ruas jalan ini adalah Rp.68.259.600.000,

4. Pembangunan Jembatan Lubuk Pauh Kabupaten Tanah Datar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.028.312.000,- dan dilanjutkan tahun 2026 dengan skema multi-year contract (MYC) dengan anggaran sebesar Rp. 16.279.588.000,-. Sehingga total anggaran untuk pembangunan jembatan ini adalah Rp. 28.307.900.000,-

5. Perbaikan Jalan Batas Kota Payakumbuh – Sitangkai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.994.875.000,- dan dilanjutkan tahun 2026 dengan skema multi-year contract (MYC) dengan anggaran sebesar         Rp.26.052.936.140,-. 

"Total anggaran untuk ruas jalan ini adalah Rp. 75.047.811.140,-,"ujar Zigo

Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda mengatakan, Pada Rapat kerja dengan Mentri Pekerjaan Umum pada tanggal 4 September 2025 dengan agenda Evaluasi APBN TA 2025, membahas RKA K/L 2026, dan Penetapan RKA K/L 2026. Dalam rapat tersebut komisi V mendorong untuk ditetapkannya program IJD tahap II. akhirnya Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap II ditetapkan sebagai salah satu kesepakatan dari rapat teraebut.

Rincian Inpres tahap II di Sumatera Barat terdapat penjelasan sebagai berikut:

1. Peningkatan Jalan Dama Gadang – Durian Jantung dan Jalan Ujung Guguang – Simpang Kuranji di Kabupaten Agam dengan alokasi anggaran sebesar                   Rp. 16.000.000.000,-.

2. Peningkatan Jalan Piobang Koto – Panjang di Kabupaten 50 Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,-.

3. Peningkatan Jalan Simpang tiga Rumbai – Muara Tais di Kabupaten Pasaman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.800.000.000,-. Dan dilanjutlan tahun 2026 dengan skema multi-year contract (MYC) dengan anggaran sebesar Rp.29.200.000.000 sehingga total anggaran untuk peningkatan ruas jalan ini adalah Rp. 35.000.000.000

4. Pelebaran Bukit Kanduang - Panjalangan di Kabupaten Solok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.119.181.000,-.

"Pada RDP tanggal 11 September 2025 juga disepakati program pembangunan yang sebelumnya penganggaran dilakukan dalam 2 (dua) tahun anggaran, dijadikan skema MYC sehingga dapat dikontrakan sekali jalan," ulas Zigo.

Disebutkan, pengusulan Inpres Jalan Daerah dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah yang diinput melalui Aplikasi SiTIA. Selanjutnya, usulan yang diajukan akan dinilai berdasarkan kesiapan dokumen readiness criteria dan kesesuaian dengan tema pembangunan (tematik) yang telah ditetapkan. 

Di samping itu, surat dukungan dari Komisi V DPR RI juga menjadi salah satu faktor penguat dalam proses penilaian agar usulan tersebut dapat lolos dan ditindaklanjuti sebagaimana di jelaskan dalam undang-undang.

Zigo Rolanda menegaskan bahwa diperolehnya program pembangunan melalui program Inpres Jalan Daerah untuk kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2025 menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan daerah.

"Program ini akan sangat membantu memperlancar akses transportasi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan tentu saja mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, dengan semakin baiknya akses jalan, distribusi hasil pertanian dan komoditas pangan juga akan lebih lancar, ini juga akan menjaga kestabilan pasokan di masyarakat,” tegasnya.

Dengan terealisasinya aspirasi ini, Zigo berharap kualitas infrastruktur jalan di Sumatera Barat semakin membaik dan mampu mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas masyarakat secara lebih nyaman dan aman. 

Selain itu, perbaikan akses jalan kata Zigo juga dapat memperlancar distribusi hasil pertanian dan komoditas pangan, sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari peningkatan infrastruktur ini.(dn-rls)